Penjelasan KPK soal Parpol yang Disebut Terima Jatah di Kasus e-KTP

46 Viewed admin1 0 respond
Penjelasan KPK soal Parpol yang Disebut Terima Jatah di Kasus e-KTP
Penjelasan KPK soal Parpol yang Disebut Terima Jatah di Kasus e-KTP

infokuberita.com – Ada tiga parpol besar yang disebut dalam surat dakwaan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP, yaitu Partai Golkar, Partai Demokrat, dan PDI Perjuangan. KPK menyebut memang ada rencana alokasi ke parpol-parpol itu.

“Memang bagian dalam dakwaan, dijelaskan di sana, saksi sampaikan ke terdakwa ada rencana dialokasikan dana Rp 500 miliar ada alokasi parpol,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (13/3/2017).

Single content advertisement top

Febri menyebut KPK akan menguraikan dalam persidangan tentang realisasi alokasi dana itu. Dalam surat dakwaan, KPK memang tidak secara gamblang memerinci hal itu.

“Nanti diuraikan di persidangan sejauh mana realisasinya. Yang kedua, kami lihat lebih jauh, kalau ada realisasi, apa sudah diterima, institusi atau personal,” imbuh Febri.

“Kami klarifikasi di dakwaan. Hal terperinci nanti dilihat di persidangan. Kami masih melakukan persidangan lagi,” ucap Febri.

Penjelasan KPK soal Parpol yang Disebut Terima Jatah di Kasus e-KTP

Penjelasan KPK soal Parpol yang Disebut Terima Jatah di Kasus e-KTP

Dalam surat dakwaan dengan terdakwa Irman dan Sugiharto, Andi Agustinus alias Andi Narogong selaku mitra kerja Kemdagri pernah menyampaikan maksudnya untuk memberikan uang kepada partai politik (parpol) untuk melancarkan proyek e-KTP. Ada tiga parpol besar yang disebut, yaitu Partai Golkar, Partai Demokrat, dan PDI Perjuangan.

“Bahwa pada akhir Februari 2011, terdakwa II (Sugiharto) ditemui oleh Andi Narogong di ruang kerja terdakwa II. Dalam pertemuan tersebut, Andi Narogong menginformasikan kepada terdakwa II bahwa untuk kepentingan penganggaran, Andi Narogong akan memberikan uang sejumlah Rp 520 miliar kepada beberapa pihak,” kata jaksa KPK saat membacakan surat dakwaannya di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Kamis (9/3/2017).

Tentang rencana pemberian itu, Sugiharto melaporkannya ke Irman selaku Dirjen Dukcapil saat itu dan disetujui oleh Irman.

Berikut ini perincian rencana pemberian tersebut:

1. Partai Golkar sejumlah Rp 150 miliar
2. Partai Demokrat sejumlah Rp 150 miliar
3. PDI Perjuangan sejumlah Rp 80 miliar
4. Marzuki Ali sejumlah Rp 20 miliar
5. Anas Urbaningrum sejumlah Rp 20 miliar
6. Chairuman Harahap sejumlah Rp 20 miliar
7. Partai-partai lainnya sejumlah Rp 80 miliar

berita terkait: Polisi Pastikan Tidak Ada Permen Dot Narkoba di Sumut

sumber: detik.com

Don't miss the stories followPortal Berita & Gosip Terbaru and let's be smart!
Loading...
0/5 - 0
You need login to vote.
Polisi Pastikan Tidak Ada Permen Dot Narkoba di Sumut

Polisi Pastikan Tidak Ada Permen Dot Narkoba di Sumut

Pakai Lacak dan Tengkuluk, Polisi Jambi Gelar Razia Kendaraan

Pakai Lacak dan Tengkuluk, Polisi Jambi Gelar Razia Kendaraan

Related posts
Your comment?
Leave a Reply